Parlemen Eropa Lemahkan Undang-Undang Anti-Deforestasi
Parlemen Eropa telah menunda dan melemahkan undang-undang anti-deforestasi yang diusulkan, menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis lingkungan.
Undang-undang yang diusulkan, yang bertujuan untuk mengurangi deforestasi yang terkait dengan produk yang dijual di UE, telah menghadapi tentangan dari beberapa anggota parlemen
Jasajaya.my.id Mudah-mudahan selalu ada senyuman di wajahmu. Di Kutipan Ini mari kita bahas keunikan dari No Category yang sedang populer. Ulasan Artikel Seputar No Category pbParlemen Eropa Lemahkan UndangUndang AntiDeforestasibppParlemen Eropa telah menunda dan melemahkan undangundang antideforestasi yang diusulkan menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis lingkunganppUndangundang yang diusulkan yang bertujuan untuk mengurangi deforestasi yang terkait dengan produk yang dijual di UE telah menghadapi tentangan dari beberapa anggota parlemen Pelajari seluruh isinya hingga pada penutup.
Undang-Undang Anti-Deforestasi UE: Menunda atau Menerapkan?
Undang-Undang Anti-Deforestasi UE (EUDR) bertujuan untuk mencegah keterlibatan perusahaan Eropa dalam praktik deforestasi. Namun, beberapa negara anggota UE belum siap untuk menerapkan undang-undang ini, sehingga memicu perdebatan tentang penundaan.
Penundaan yang Diusulkan
Pada Oktober 2023, Komisi Eropa mengusulkan penundaan pelaksanaan EUDR selama 12 bulan. Penundaan ini didukung oleh beberapa negara anggota UE, yang berpendapat bahwa mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan pemangku kepentingan dan industri.
Kekhawatiran Penundaan
Namun, penundaan ini mendapat tentangan dari kelompok masyarakat sipil dan petani di negara-negara penghasil kakao seperti Ghana dan Pantai Gading. Mereka khawatir penundaan akan meningkatkan ketidakpastian dan membahayakan investasi yang telah dilakukan untuk mematuhi EUDR.
Kompromi yang Dicapai
Setelah pemungutan suara di Parlemen Eropa pada November 2024, dicapai kompromi yang mendukung penundaan tetapi tidak melemahkan ketentuan awal EUDR. Penundaan ini akan berlaku selama 12 bulan, hingga akhir tahun 2025.
Ketentuan Penting EUDR
EUDR mengharuskan importir UE untuk membuktikan bahwa rantai pasokan mereka tidak berkontribusi pada deforestasi. Undang-undang ini mencakup produk-produk seperti kopi, cokelat, kulit, kertas, ban, dan furnitur.
Pelanggaran oleh perusahaan dapat dikenakan denda hingga 4% dari omzet tahunan. EUDR juga mencakup ketentuan untuk penghentian darurat jika sistem daring untuk perusahaan tidak beroperasi penuh pada akhir Desember 2025.
Dampak Deforestasi
Deforestasi merupakan masalah global yang mengkhawatirkan, terutama di daerah tropis. Perluasan lahan pertanian merupakan penyebab utama deforestasi, yang berkontribusi pada perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi tanah.
Kesimpulan
Penundaan EUDR merupakan langkah kontroversial yang menimbulkan kekhawatiran dari kelompok masyarakat sipil dan petani. Namun, kompromi yang dicapai memastikan bahwa undang-undang ini akan tetap berlaku, meskipun dengan penundaan selama 12 bulan. EUDR merupakan langkah penting dalam perang melawan deforestasi dan akan membantu melindungi hutan-hutan dunia untuk generasi mendatang.
Partisipasi Pemilih Rendah, Pemerintah Pertimbangkan Revisi Jarak Pilpres dan Pilkada
Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan revisi jarak waktu antara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal ini menyusul rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2020.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, pemerintah akan mengka
Tragedi Memilukan: Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Cilandak
Pada [Tanggal], sebuah tragedi mengerikan mengguncang kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Seorang anak tega menghabisi nyawa ayah dan neneknya sendiri.
Polisi yang menangani kasus ini telah melakukan penyelidikan menyeluruh. Mereka memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kejadian dan mengamankan
Usulan Polri di Bawah Kemendagri: Bima Arya Tegaskan Perlunya Proses Politik di DPR
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, memberikan tanggapan terkait usulan pemindahan Polri dari bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, usulan tersebut harus melalui proses politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Bima
Itulah penjelasan rinci seputar pbparlemen eropa lemahkan undangundang antideforestasibppparlemen eropa telah menunda dan melemahkan undangundang antideforestasi yang diusulkan menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis lingkunganppundangundang yang diusulkan yang bertujuan untuk mengurangi deforestasi yang terkait dengan produk yang dijual di ue telah menghadapi tentangan dari beberapa anggota parlemen yang saya bagikan dalam no category Terima kasih telah membaca hingga akhir selalu berinovasi dan jaga keseimbangan hidup. Sebarkan manfaat ini kepada orang-orang di sekitarmu. Terima kasih telah membaca